BERITA TERKINI
Bappebti Alihkan Pengaturan Terpusat SPA ke KBI
Written by Administrator    Thursday, 07 January 2010 00:00    PDF Print E-mail
Investor Daily Kamis, 07 Januari 2010.
JAKARTA : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menunjuk Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai pengatur dan administrasi perdagangan bilateral (sistem perdagangan alternatif/SPA)secara terpusat di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
KBI diminta menjadi pelaksana pengembangan dan pengaturan sistem terpusat (single platform) perdagangan transaksi bilateral di bursa sejak Desember 2009 oleh Bappebti.  Kepala Bappebti Deddy Saleh mengatakan selama ini BBJ belum mampu menyelenggarakan administrasi SPA secara terpusat dengan baik dan belum mengatur serta mengawasi transaksi SPA secara terpusat, melainkan hanya melalui laporan dari masing-masing pedagang. Menurut Deddy, hal itu justru menimbulkan banyak perselisihan dengan nasabah. Bahkan ada beberapa anggota bursa memanipulasi laporan perdagangan.
Menyangkut peranan baru tersebut, KBI akan meninjau sumber daya yang dimilikinya. Saat ini KBI sedang membuka tender vendor dan diharapkan pengumumannya dalam waktu dua bulan rampung. Selanjutnya sekitar 3-4 bulan setelah penunjukkan, pengaturan mulai bisa dilaksanakan. Meskipun administrasi sistem pengaturan terpusat diselenggarakan oleh KBI, tugas pengawasan akan tetap diberikan kepada BBJ, yang akan terkoneksi dengan sistem pengadministrasian serta pengawasan. Selain itu BBJ juga dapat melakukan pengawasan dan pembinaan anggota, sebab BBJ akan memiliki akses langsung kepada masing-masing sistem pedagang pelaksana. Bappebti juga akan dapat mengakses sistem itu secara real time dan bisa mengeluarkan peringatan dini ( early warning system)terhadap penyimpangan dalam bertransaksi. Langkah ini merupakan pengawasan yang efektif selain pengawasan yang dilakukan oleh direktur kepatuhan pada masing-masing perusahaan pialang dan pedagang. 
 
Komisi transaksi perdagangan dikaji ulang
Written by Administrator    Wednesday, 06 January 2010 00:00    PDF Print E-mail
Rabu , 06 Januari 2010.

JAKARTA : Pembagian komisi yang dipungut atas setiap transaksi di perdagangan berjangka akan diatur ulang menyusul pengalihan wewenang pengembangan platform tunggal untuk transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  (Bappebti) memutuskan pengalihan wewenang administrator platform tunggal dari PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Bappebti tidak ikut mengatur pembagian komisi tersebut, tetapi hanya memberikan arah kebijakan. Sebelumnya Bappebti pernah memutuskan komisi yang harus diterima KBI sebesar 30% dan BBJ 40%.  Jumlah tersebut tercatat menurun jika dibandingkan dengan besaran komisi yang diterima kedua institusi itu sebelumnya.
Selama ini komisi yang dipungut dari setiap transaksi selalu dibagi sama rata masing-masing sebesar 45%  baik untuk KBI maupun BBJ setelah dikurangi pembayaran dana kompensasi 10%. Pembagian komisi itu diatur ulang karena harus membayar untuk biaya penggunaan sistem yaitu KBI menjadi 30% dan BBJ 40% sedangkan dana kompensasi 2,5% dan sisanya untuk sistem sebesar 27,5%.
Dirut PT KBI Surdiyanto Suryodarmodjo mengisyaratkan kemungkinan perombakan kebijakan pembagian komisi  tersebut.  Dengan peran sebagai administrator, beliau mengharapkan komisi yang diterima KBI sedikitnya 40% dari tiap transaksi perdagangan berjangka yang dilaporkan ke bursa dan dicatatkan di lembaga kliring. Dengan pertimbangan kemungkinan biaya sistem yang akan digunakan nanti akan jauh lebih murah dibandingkan dengan Ariel Trading System dari London, Inggris, pemenang tender platform tunggal sebelumnya yang akhirnya dibatalkan.
KBI akan memulai proses pengadaan pada Januari-Februari untuk memilih mitra strategis yang akan menyediakan sistem yang terintegrasi bagi industri perdagangan berjangka komoditi dan berharap pada awal Maret sudah terpilih vendor yang akan menyediakan supervisory system maupun trading system. Sementara itu, BBJ diharapkan masih bisa menuai pendapatan melalui keterlibatannya dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota bursa.

 
Online trading kurangi pelanggaran perdagangan
Written by Administrator    Wednesday, 25 February 2009 00:00    PDF Print E-mail
Bisnis Indonesia Senin, 25 Januari 2010. 

JAKARTA : Bappebti menilai sistem transaksi berbasis Internet (online trading) bermanfaat untuk menekan pelanggaran di industri perdagangan berjangka.
Kepala  Biro Perniagaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  (Bappebti) Made Sukarwo  menjelaskan sejak marak dilakukannya online trading, pengaduan di industri perdagangan berjangka cenderung berkurang. Online trading menekan risiko penyelewengan  oleh pialang. Jumlah pengaduan pelanggaran jauh lebih kecil sekarang. Contohnya Monex perusahaan pialang yang relatif bersih dari pengaduan nasabah  yang menerapkan sistem perdagangan online untuk mempermudah transaksi nasabah. Bappebti berharap online trading tidak hanya diterapkan di sistem perdagangan alternatif (SPA), tetapi juga di komoditas primer. Hal itu dimaksudkan agar manfaat ekonomi yang didambakan sejak pendirian awal bursa berjangka bisa dirasakan secara nyata.
Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Hasan Zein Mahmud menginformasikan pihaknya juga tengah membenahi sistem perdagangannya agar mampu mengakomodasi dinamika industri tersebut dan akan meng-upgrade sistem perdagangannya agar salah satu kendala mengenai keterbelakangan teknologi itu terselesaikan. Karena masih sangat terbelakang. Transaksi multilateral belum bisa online. Upgrading system, necessary but not sufficient condition. Teknologi bukan jaminan bursa untuk berkembang. Di sisi lain Hasan juga mengingatkan agar perusahaan pialang tetap menyelenggarakan beberapa demo perdagangan disamping program perdagangan online. 

 
Tak ada insentif di pasar fisik CPO
Written by Administrator    Wednesday, 14 January 2009 00:00    PDF Print E-mail
Harian Bisnis Indonesia Kamis, 14 Januari 2010.

 JAKARTA : Insentif pajak bagi pasar fisik minyak sawit mentah terorganisasi yang diselenggarakan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) terancam gagal diberikan padahal insentif itu diharapkan dapat mendongkrak likuiditas pasar.
Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan pihaknya belum bisa memperjuangkan insentif perpajakan untuk menstimulasi masuknya pemain yang lebih banyak di pasar. Meskipun begitu, Kementerian Negara BUMN tetap mendukung keberlanjutan pasar fisik terorganisasi minyak sawit itu biarpun tingkat likuiditasnya sangat rendah. Dukungan itu ditujukan agar pembentukan harga minyak sawit mentah dapat terjadi di Medan,bukan di Kuala Lumpur dan di Rotterdam, karena Indonesia penghasil CPO terbesar dunia.
Berdasarkan kesepakatan yang diatur pemerintah, BUMN produsen sawit mengalokasikan 20% dari total produksinya untuk dipasarkan lewat pasar fisik terorganisasi. Industri perdagangan berjangka komoditas (PBK) sudah sejak lama memperjuangkan adanya insentif perpajakan untuk mennyehatkan pelaku pasar sehingga mereka mampu meningkatkan likuiditas di bursa. Namun sebaliknya, industri ini justru dihadapkan pada masalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi derivatif sejak dikeluarkannya PP No.17/2009 di tengah merebaknya krisis finansial global. Regulasi ini masih menjadi perdebatan yang berbuntut penolakan pembayaran pajak sementara oleh pialang anggota bursa. Dikarenakan para pialang melalui asosiasi terkait tengah mengajukan judicial review terhadap peraturan pemerintah tersebut.



Volume Transaksi BBJ Diperkirakan Turun
Harian Investor Daily: Rabu, 13 Januari 2010. 

Kepala Bappebti Deddy Saleh mengatakan, penurunan volume dan nilai transaksi akibat penerapan pengawasan transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA) secara terpusat serta peraturan permodalan disetor dan modal akhir pialang tahun ini, yang diprediksi jumlah pialang bertransaksi juga turun.

 


Page 71 of 71

BANK PENYIMPANAN

 







 

LEMBAGA TERKAIT


 
 



 
 


 



         Kementerian Keuangan RI  

            Kementerian BUMN RI    

                   BAPPEBTI  
      PT Jakarta Futures Exchange



Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.