BERITA TERKINI
BAPPEBTI Bantu Satgas Waspada Investasi
Written by yani    Tuesday, 05 March 2013 09:21    PDF Print E-mail

Bisnis Indonesia Selasa, 5 Maret 2013.

JAKARTA : BAPPEBTI memastikan perusahaan-perusahaan investasi bodong terkait dengan jual beli emas tidak masuk dalam wilayah perdagangan berjangka. Meski demikian, regulator pasar bursa berjangka komoditas ikut berperan aktif dalam Satgas Waspada Investasi, yang akan menangani permasalahan yang timbul akibat perusahaan-perusahaan investasi bodong yang disinyalir berhasil mengumpulkan dana masyarakat hingga 45 triliun lebih.

Dalam hal ini Satgas akan menelusur otoritas pemberi ijin perusahaan investasi bodong hingga bisa menjalankan bisnis dalam beberapa tahun belakangan. Tim itu terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didalamnya terdapat unsur kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPPEBTI, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Syahrul R Sempurnajaya menjelaskan, “ Dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  (BAPPEBTI) berharap upaya penertiban berbagai investasi tersebut ditangani pihak berwajib dan satgas waspada investasi. “ Menurutnya, dalam skema investasi emas non fisik yang dijalankan Raihan Jewellery, Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS), dan beberapa perusahaan sejenis sudah banyak beroperasi namun tidak dalam ranah ijin BAPPEBTI.

Sementara Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum BAPPEBTI menambahkan, yang berwenang menindak perusahaan-perusahaan bermasalah adalah lembaga yang mengeluarkan izin. “Semua kegiatan tersebut tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan berjangka yang berada di bawah pengawasan BAPPEBTI.”

 

Last Updated ( Tuesday, 05 March 2013 09:23 )
 
Produk Komoditas & Derivatif Butuh Sosialisasi dan Regulasi
Written by yani    Monday, 04 March 2013 07:56    PDF Print E-mail

Bisnis Indonesia Senin, 4 Maret 2013.

JAKARTA : Pemberitaan media mengenai investasi bodong menghangat hingga awal pekan ini. Di sisi lain, butuh sosialisasi investasi berjangka dan derivatif untuk mengantisipasi kerugian berinvestasi.

Aviliani, pakar ekonomi dan Sekretarsi Komite Ekonomi Nasional, mengatakan kunci dalam mengurangi kepanikan masyarakat terhadap investasi illegal yang membahayakan yakni lewat sosialisasi dan edukasi kepada investor. “Ke depan supaya lebih yakin, untuk investasi yang lebih aman butuh seminar dan edukasi. Apalagi ada sekitar 50.000 nasabah baik untuk futures, reksadana dan lainnya, supaya dana berkembang.”  Saat ini perdagangan dan investasi produk komoditi dan derivatif belum terjamah.  Dengan demikian, dalam mengantisipasi risiko kerugian investasi perlu adanya aturan yang disosialisasikan dengan baik oleh regulator. Terkait dengan investasi ilegal yang merugikan ribuan nasabah, Komisaris Independen Bank BRI tersebut berujar hal itu sudah berlangsung berulang kali dan menunjukkan bahwa selama ini lemah dalam pengawasan.

Sementara itu, berkaitan dengan investasi ilegal di bursa berjangka, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Syahrul R. Sempurnajaya menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan. “Sudah ada aspek hukum yang tegas antara pialang ilegal dan legal sesuai UU No.10/2011 terutama aspek perizinan dan jenis sanksi, terutama yang melakukan kegiatan pialang dan pedagang berjangka tanpa izin BAPPEBTI.”  Dalam mengatasi pialang ilegal yang menjaring dana nasabah tanpa izin BAPPEBTI, pihaknya siap memproses dengan sanksi penutupan kantor, penyitaan atas seluruh aset yang mendukung kegiatan ilegal, hingga pengenaan sanksi pidana dan denda. Syahrul menegaskan beriventasi lewat komoditi berjangka merupakan salah satu sarana lindung nilai. Untuk memberi layanan hingga kalangan menengah ke bawah, BAPPEBTI telah menggandeng beberapa pialang berjangka untuk program lot kecil.

 

Last Updated ( Monday, 04 March 2013 07:58 )
 
Investasi Emas Waspadai Imbal Jasa Terlalu Besar
Written by yani    Thursday, 28 February 2013 07:40    PDF Print E-mail

Kompas Kamis, 28 Februari 2013

JAKARTA : Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan, pihaknya telah mengidentifikasi kasus investasi bodong yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur dan sudah meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menangani kasus tersebut. Hal ini terkait dengan pemberitaan di media massa yang menyebutkan sejumlah investor berencana melaporkan manajemen Raihan Jewellery kepada Kepolisian  Daerah Jawa Timur karena perusahaan investasi emas ini tidak sesuai dengan janji investasi semula. Raihan Jewellery menawarkan imbal hasil 3-5 %/bulan bagi investor yang menanamkan dana untuk investasi emas. Imbal hasil rutin dibayarkan sejak tahun 2010, tetapi berhenti pada Januari 2013. Dana nasabah yang dihimpun diperkirakan mencapai Rp 13,2 triliun  untuk total 2,2 ton emas.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Syahrul R Sempurnajaya mengatakan, pihaknya telah memiliki satuan tugas pengawasan terhadap semua perusahaan pialang yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Satgas tersebut tidak hanya dari BAPPEBTI, tetapi juga melibatkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Kepolisian. Satgas dibentuk karena maraknya pengaduan investasi bodong dari masyarakat. Dikatakannya juga, untuk menghindari investasi bodong berkedok kontrak berjangka, masyarakat harus memperhatikan dua hal. Pertama, mengecek status hukum perusahaan yang menawarkan produk investasi, apakah terdaftar di BAPPEBTI atau tidak. Kedua, mengecek jenis kontrak yang ditawarkan, apakah produk tersebut diperdagangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Perusahaan pialang juga harus terdaftar sebagai anggota di bursa. “Sudah banyak perusahaan pialang yang dibekukan karena menjual investasi yang tidak jelas. Kontrak yang mereka tawarkan sebagian besar berupa emas dan valuta asing. Praktik mereka telah mencoreng kontrak berjangka komoditas di Indonesia.”


 

 

Last Updated ( Thursday, 28 February 2013 08:08 )
 
Kontrak CPO Malaysia Drop
Written by yani    Monday, 18 February 2013 02:56    PDF Print E-mail

Bisnis Indonesia Senin, 18 Februari 2013.

JAKARTA : Setelah pengurangan stok minyak  mentah dengan strategi penentuan pajak nol, kontrak crude palm oil (CPO) Malaysia ke depan akan dikenakan pajak ekspor4,5%. Akibatnya, kontrak berjangka Maret langsung turun.

Ariana Nur Akbar, analis PT Monex Investindo, menyatakan perubahan tarif pajak mendorong persaingan lebih ketat. Di sisi lain, kondisi tersebut justru memperlambat posisi bullish karena persediaan Malaysia masih tinggi. Selain pengaruh pajak ekspor dan persediaan CPO berjangka dunia terpengaruh permintaan minyak nabati lain seperti minyak kedelai. “Cuaca di Amerika Selatan membaik dan akan memberi kontribusi untuk panen di Brasil, artinya bersiap menambah persediaan di Amerika Serikat sebagai produsen kedelai terbesar, sehingga menambah tekanan pergerakan harga CPO.”

Di Malaysia Derivatives Exchange kontrak pengiriman April turun 0,4% menjadi 2.485 ringgit, menghapus keuntungan 1% sebelumnya. Perdagangan berjangka sebelumnya reli 4,9% pada Januari, memperluas kemajuan 2,9% pada Desember. Sementara pengiriman minyak sawit dari Malaysia naik 18%  dalam 15 hari pertama Februari menjadi 673.555 ton dari 570.510 ton.

Lewat website  Departemen Bea Cukai  Dewan Minyak Malaysia (DMSM), Jumat(15/2), kontrak Maret adalah kontrak I penerapan pajak ekspor 4,5%. Produsen  CPO terbesar setelah Indonesia itu memasang US$754 per ton.

Sebelumnya, untuk mengurangi stok dan bersaing dengan Indonesia, pada Oktober Malaysia berencana memotong pajak ekspor dari 23% menjadi antara 4,5% dan 8,5%. Namun tarif yang ditetapkan akhirnya diputuskan nol pada bulan Januari.

Mohammad Jaaffar Ahmad, CEO Asosiasi Pabrik Gula Palm Oil Malaysia mengatakan produksi Indonesia lebih tinggi daripada di Malaysia tetapi pihaknya memiliki keunggulan kompetitif dalam strategi perdagangan. “ Tidak terpikir itu akan merugikan perkebunan maupun penyuling karena cukup banyak persediaan CPO Malaysia.”

 

Last Updated ( Monday, 18 February 2013 02:57 )
 


Page 3 of 55

BANK PENYIMPANAN

 





 

LEMBAGA TERKAIT


 
 



 
 


 



         Kementerian Keuangan RI  

            Kementerian BUMN RI    

                   BAPPEBTI  
      PT Bursa Berjangka Jakarta 


Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.