Dari Desa ke Bursa: Saatnya Demokratisasi Modal

20 Feb 2026

Indonesia sering menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Jumlahnya lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Di desa-desa, UMKM bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga stabilitas sosial.

Namun di balik peran strategis tersebut, ada pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan secara jujur: apakah sistem pembiayaan yang kita bangun selama ini benar-benar mampu membuat UMKM naik kelas?

Selama dua dekade terakhir, inklusi keuangan Indonesia identik dengan ekspansi kredit. Berbagai program pembiayaan, subsidi bunga, hingga kredit usaha rakyat telah membantu pelaku usaha bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kita patut mengapresiasi capaian tersebut.

Namun kredit, seberapa pun besarnya, tetaplah utang.

Utang membantu likuiditas, tetapi tidak otomatis meningkatkan kepemilikan. Utang menjaga usaha tetap hidup, tetapi belum tentu mengubah posisi tawar dalam rantai nilai. Banyak pelaku usaha desa masih menjual komoditas saat harga rendah karena kebutuhan arus kas. Mereka tetap menjadi price taker, bukan penentu harga.

Di sinilah kita perlu menggeser cara pandang: dari sekadar inklusi berbasis utang menuju inklusi berbasis kepemilikan.

Ekonom Austria Joseph Schumpeter pernah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi lahir dari pembiayaan inovasi. Sistem keuangan yang sehat bukan hanya menyalurkan kredit, tetapi mengarahkan modal untuk memperluas kapasitas produktif.

Penelitian Ross Levine juga menunjukkan bahwa kualitas intermediasi keuangan—bukan sekadar volume kredit—yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Artinya, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak pinjaman disalurkan, tetapi apakah pembiayaan tersebut benar-benar memperkuat struktur usaha.

Bagi ekonomi desa Indonesia, tantangannya tidak hanya pada akses dana, tetapi juga pada struktur nilai tambah.

Petani dan pelaku UMKM komoditas sering menghadapi volatilitas harga. Saat panen raya, harga jatuh. Karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan akses pembiayaan yang memadai, mereka terpaksa menjual saat harga rendah.

Padahal, dengan sistem yang tepat, komoditas dapat diperlakukan sebagai aset keuangan. Melalui sistem resi gudang yang berada dalam kerangka pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, pelaku usaha dapat menyimpan komoditas di gudang terstandarisasi dan memperoleh resi yang dapat diagunkan untuk pembiayaan.

Konsep ini sederhana, tetapi implikasinya besar: komoditas tidak lagi sekadar barang dagangan, melainkan instrumen keuangan.

Namun pembiayaan berbasis komoditas saja belum cukup untuk mendorong kenaikan kelas yang berkelanjutan. Kita juga perlu membuka akses terhadap ekuitas.

Indonesia memiliki pasar modal yang berkembang pesat melalui Bursa Efek Indonesia. Jumlah investor domestik meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah modal sosial dan finansial yang luar biasa.

Sayangnya, sebagian besar UMKM masih berada jauh dari akses pasar modal. Persyaratan pencatatan saham dirancang untuk perusahaan menengah dan besar dengan tata kelola yang mapan. Akibatnya, muncul kesenjangan: UMKM terlalu besar untuk hanya mengandalkan kredit mikro, tetapi belum cukup besar untuk masuk ke papan utama bursa.

Beberapa negara menyediakan jalur khusus bagi perusahaan bertumbuh. Tiongkok, misalnya, membentuk Beijing Stock Exchange sebagai platform bagi perusahaan kecil dan menengah yang inovatif sebelum mereka naik ke papan utama.

Indonesia dapat mempelajari pendekatan bertahap tersebut.

Gagasan pembentukan Bursa UKM—dalam bentuk entitas semi-otonom yang terintegrasi dengan BEI—layak dipertimbangkan. Bursa ini dapat dirancang dengan persyaratan yang lebih proporsional, disertai pendampingan tata kelola selama beberapa tahun, serta mekanisme migrasi ke papan utama.

Tujuannya bukan memecah likuiditas, tetapi menyediakan jalur evolusi yang jelas.

Jika terintegrasi dengan sistem resi gudang, ekosistemnya menjadi lengkap: desa memproduksi, komoditas disimpan dan dibiayai, usaha berkembang, lalu memperoleh akses ekuitas permodalan (bukan hutang) melalui bursa UKM. Dalam beberapa tahun, perusahaan yang matang dapat naik ke papan utama.

Ini bukan sekadar pembiayaan. Ini adalah desain kenaikan kelas.

Ekonom Mariana Mazzucato mengingatkan bahwa negara harus bertindak sebagai pembentuk pasar, bukan hanya memperbaiki kegagalan pasar. Dalam konteks pembiayaan desa, kita tidak cukup hanya memperluas kredit; kita perlu merancang arsitektur yang memungkinkan transformasi struktural.

Di tingkat nasional, pemikiran Sumitro Djojohadikusumo menekankan pentingnya pembangunan struktur ekonomi yang memperkuat produksi domestik. Akses ekuitas bagi UMKM desa adalah bagian dari upaya memperkuat struktur tersebut.

Tentu, reformasi semacam ini mengandung risiko. Fragmentasi likuiditas, tata kelola yang lemah, atau spekulasi berlebihan harus diantisipasi. Karena itu, implementasi harus bertahap, dengan pengawasan yang ketat, edukasi investor, dan sistem pendampingan emiten.

Namun risiko bukan alasan untuk berhenti berinovasi.

Jika 1.000 UMKM mampu menghimpun rata-rata Rp25 miliar dalam lima tahun, potensi mobilisasi modal mencapai Rp25 triliun. Dampak ekonominya bisa berlipat melalui efek berganda pada produksi, lapangan kerja, dan pajak.

Lebih dari angka-angka tersebut, yang kita bangun adalah perubahan mentalitas: dari ketergantungan pada utang menuju partisipasi dalam kepemilikan.

Demokratisasi modal berarti membuka akses kepemilikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desa bukan hanya produsen bahan mentah, tetapi pemilik saham, pemilik nilai tambah, dan pemilik masa depan ekonominya.

Kita telah berhasil memperluas inklusi keuangan tahap pertama—akses terhadap rekening dan kredit. Tahap berikutnya adalah inklusi kepemilikan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita mampu menyalurkan lebih banyak kredit, tetapi apakah kita berani merancang ulang sistem agar desa menjadi subjek utama pertumbuhan nasional.

Desa tidak membutuhkan belas kasihan.
Desa membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka menjadi pemilik pertumbuhan.

Dan sistem itu hanya dapat terwujud jika kita berani melangkah dari mikro-kredit menuju demokratisasi modal.

Ditulis oleh Saidu Solihin, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional PT KBI.